SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Bagian Kepegawaian dan Umum
Sekretriat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
YANG TERKAIT DENGAN SAP
 KM 59 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM
ADMINISTRASI PERKANTORAN
 PM 65 TAHUN 2012 TENTANG
PETUNJUK
TEKNIS TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
KOP SURAT DINAS
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Jalan ………….. No…
(Nama kota dan kode pos)




Telp. ………….
Fax. ………………
Email. …..
Logo Kementerian Perhubungan
Nama Unit Organisasi
Alamat dan Kode Pos, Nomor telpon, Faksimili, dan email
Garis Pembatas Kop Surat
KOP SURAT DINAS
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR……………………….. (nama UPT/UPBU yang bersangkutan)
Jalan ………….. No…
(Nama kota dan kode pos)

Telp. ………….
Fax …………
Email. …..
Tulisan yang tertera pada kop surat dinas dari tiap unit organisasi yang berdiri
sendiri memuat nama unit organisasi 2 (dua) tingkat diatasnya, kecuali kop
surat Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Perhubungan dan unit organisasi
yang berdiri sendiri di tingkat pusat (Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal,
Direktorat Jenderal dan Badan)
KOP SURAT DINAS
Kop surat dinas dipergunakan untuk pembuatan
surat dinas yang ditandatangani oleh pejabat
struktural atau pimpinan satuan kerja pada
masing – masing unit organisasi.
PAPAN NAMA KANTOR
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
JL ……………………NO… TELP….., FAX….. NET …. WEB …..
[ NAMA KOTA DAN KODE POS ]
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR ………… (nama UPT/UPBU yang bersangkutan)
JL ……………………NO… TELP….., FAX….. NET …. WEB …..
[ NAMA KOTA DAN KODE POS ]
6
PAPAN NAMA KANTOR
 Bentuk ukuran empat persegi panjang
 Ukuran panjang dengan lebarnya 3 : 1
 Warna dasar putih dengan tulisan warna hitam
 Huruf balok berdiri
Cap Dinas UPT/UPBU

Cap dinas UPBU dipergunakan bagi naskah
dinas di lingkungan UPT/UPBU dan berisikan
Tulisan :
a) Kementerian pada bagian atas lingkaran
b) Direktorat pada bagian bawah lingkaran
c) UPT/UPBU di tengah – tengah lingkaran
dalam diantara dua gari mendatar
AMPLOP DINAS
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Gedung Karya Jakarta 10110
No. ………………….
Kepada
Yth. __________________________
__________________________
di
_________________
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR ……………. (nama UPT/UPBU yang bersangkutan)
Jalan ……………… No. ……………… kota ………… kode pos …..
No. ………………….
Kepada
Yth. __________________________
__________________________
di
_________________
9
KODE SINGKATAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara













Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Direktorat Angkutan Udara
Direktur Angkutan Udara
Direktorat Bandar Udara
Direktur Bandar Udara
Direktorat Keamanan Penerbangan
Direktur Keamanan Penerbangan
Direktorat Navigasi Penerbangan
Direktur Navigasi Penerbangan
Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara -
Ditjen Hubud
Dirjen Hubud
Setditjen Hubud
Sesditjen Hubud
Dit. Angud
Dir. Angud
Dit. Bandara
Dir. Bandara
Dit. Kampen
Dir. Kampen
Dit. Navpen
Dir. Navpen
Dit. KUPPU
Dir. KUPPU
CONTOH NASKAH DINAS
KORESPONDENSI
INTERN
KEPALA SURAT
ISI SURAT
PENUTUP SURAT
CONTOH
NASKAH DINAS
KORESPONDENSI
EKSTEREN
KEPALA SURAT
ISI SURAT
ISI SURAT
PENUTUP
2
CONTOH
SURAT UNDANGAN
KEPALA
SURAT
ISI
SURAT
PENUTUP
SURAT
TATA CARA
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA T.A. 2014
PEGAWAI / PEJABAT
BEKERJA PADA BULAN
PERTAMA (N)
PENGHITUNGAN
TUNJANGAN KINERJA
(N+1)
OLEH TATA
USAHA UNIT KERJA
BAGIAN KEPEGAWAIAN SETDITJEN
HUBUD MELAKUKAN REKAPITULASI
PENGHITUNGAN TUKIN DAN
MENYAMPAIKAN KE BIRO UMUM
KEMENHUB
MENERIMA TUNJANGAN
KINERJA RENDAH
(DIBAWAH 50%)
MENERIMA TUNJANGAN
KINERJA SEDANG (50% +
)
MENERIMA TUNJANGAN
KINERJA PENUH (100% )
TUNJANGAN KINERJA DIBAYARKAN
KE
ESELON
I
DITJEN
PERHUBUNGAN
UDARA
SELANJUTNYA DISAMPAIKAN KE
MASING – MASING UNIT KERJA DI
LINGKUNGAN
DITJEN
PERHUBUNGAN UDARA (N+2)
Bulan Pembayaran Tukin
Dokumen yang diperlukan
a. Rekap kehadiran pegawai bulan Januari 2014 1)
b. Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Januari 2014 2)
c. Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2014 4)
a. Rekap kehadiran pegawai bulan Februari 2014 1)
b. Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Februari 2014 2)
c. Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Februari 2014 4)
1)
2)
3)
4)
a.
b.
c.
d.
Rekap kehadiran pegawai bulan Januari 2014 1)
Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Januari 2014 2)
Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Januari 2014 3)
Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2014 4)
a.
b.
c.
d.
Rekap kehadiran pegawai bulan Februari 2014 1)
Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Februari 2014 2)
Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Februari 2014 3)
Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Februari 2014 4)
Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 6
PP No. 53 Tahun 2010 Jo. Perka BKN No 21 Tahun 2010
Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 4 atau Contoh 5
Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 1 atau Contoh 2
Bulan Pembayaran Tukin
1)
2)
3)
4)
Dokumen yang diperlukan
a.
b.
c.
d.
Rekap kehadiran pegawai bulan Maret 2014 1)
Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Maret 2014 2)
Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Maret 2014 3)
Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Maret 2014 4)
a.
b.
c.
d.
Rekap kehadiran pegawai bulan April 2014 1)
Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan April 2014 2)
Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai April 2014 3)
Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan April 2014 4)
a.
b.
c.
d.
Rekap kehadiran pegawai bulan Mei 2014 1)
Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Mei 2014 2)
Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Mei 2014 3)
Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Mei 2014 4)
a.
b.
c.
d.
Rekap kehadiran pegawai bulan Juni 2014 1)
Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Juni 2014 2)
Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Juni 2014 3)
Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Juni 2014 4)
Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 6
PP No. 53 Tahun 2010 Jo. Perka BKN No 21 Tahun 2010
Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 4 atau Contoh 5
Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 1 atau Contoh 2
Bulan Pembayaran Tukin
1)
2)
3)
4)
Dokumen yang diperlukan
a.
b.
c.
d.
Rekap kehadiran pegawai bulan Juli 2014 1)
Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Juli 2014 2)
Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Juli 2014 3)
Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Juli 2014 4)
a.
b.
c.
d.
Rekap kehadiran pegawai bulan Agustus 2014 1)
Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Agustus 2014 2)
Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Agustus 2014 3)
Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Agustus 2014 4)
a.
b.
c.
d.
Rekap kehadiran pegawai bulan September 2014 1)
Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan September 2014 2)
Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai September 2014 3)
Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan September 2014 4)
a.
b.
c.
d.
Rekap kehadiran pegawai bulan Oktober 2014 1)
Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Oktober 2014 2)
Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Oktober 2014 3)
Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Oktober 2014 4)
Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 6
PP No. 53 Tahun 2010 Jo. Perka BKN No 21 Tahun 2010
Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 4 atau Contoh 5
Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 1 atau Contoh 2
Bulan Pembayaran Tukin
Dokumen yang diperlukan
a.
b.
c.
d.
Rekap kehadiran pegawai bulan November 2014 1)
Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan November 2014 2)
Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai November 2014 3)
Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan November 2014 4)
a.
b.
c.
d.
Rekap kehadiran pegawai bulan Desember 2014 1)
Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Desember 2014 2)
Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Desember 2014 3)
Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2014 4)
a.
b.
c.
d.
Rekap kehadiran pegawai bulan Januari 2015 1)
Putusan penjatuhan hukuman disiplin di bulan Januari 2015 2)
Laporan Kegiatan Bulanan Pegawai Januari 2015 3)
Lembar Penghitungan Tunjangan Kinerja Bulan Januari 2015 4)
Dst..
1)
Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 6
2) PP No. 53 Tahun 2010 Jo. Perka BKN No 21 Tahun 2010
3) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 4 atau Contoh 5
4) Permenhub No PM 107/2013 Lampiran V Contoh 1 atau Contoh 2
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
BULAN JANUARI S.D JUNI 2014
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Tunjangan
1. Jumlah Tunjangan
Jumlah Penerima Kinerja per Kelas 2. Pajak
3. Jumlah
Jabatan
Kebutuhan 6 Bulan
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
1
116.160.000
17.424.000
17
1
19.360.000
133.584.000
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
0
0
16
0
14.131.000
0
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
3
185.670.000
27.850.500
15
3
10.315.000
213.520.500
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
12
542.088.000
81.313.200
14
12
7.529.000
623.401.200
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
26
939.588.000
140.938.200
13
26
6.023.000
1.080.526.200
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
198
4.579.740.000
686.961.000
11
198
3.855.000
5.266.701.000
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
0
0
10
0
3.352.000
0
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
250
4.372.500.000
655.875.000
9
250
2.915.000
5.028.375.000
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
673
10.236.330.000
5.118.165.000
8
673
2.535.000
15.354.495.000
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
1431
19.782.144.000
9.891.072.000
7
1431
2.304.000
29.673.216.000
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
1940
24.385.800.000
12.192.900.000
6
1940
2.095.000
36.578.700.000
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
3383
38.647.392.000
0
5
3383
1.904.000
38.647.392.000
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
0
0
4
0
1.814.000
0
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
21
217.602.000
0
3
21
1.727.000
217.602.000
Rincian Netto
Uraian Kelas Jabatan
JUMLAH
7.938
1. Faktor Pengurang
2. Potongan Pajak
3. Jumlah Netto
77.440.000,00
38.720.000
17.424.000
77.440.000
0
0
0
177.675.875,00
513.666.025,00
798.588.420,00
3.783.864.377
7.994.125
27.850.500
177.675.875
28.421.975
81.313.200
513.666.025
140.999.580
140.938.200
798.588.420
795.875.623
686.961.000
3.783.864.377
0
0
0
3.619.824.655
9.415.067.445
18.160.954.442
22.114.555.627
35.354.495.534
752.675.345
655.875.000
3.619.824.655
821.262.555
5.118.165.000
9.415.067.445
1.621.189.558
9.891.072.000
18.160.954.442
2.271.244.373
12.192.900.000
22.114.555.627
3.292.896.466
0
35.354.495.534
0
0
0
170.857.725,00
46.744.275
0
170.857.725
94.186.990.125
30